Bupati Kukar Dalam Rakor Percepatan Pencairan Bansos PKH : Satu Orang pun Akan Kami Perjuangkan !

Penulis: Admin
Bupati Kukar Dalam Rakor Percepatan Pencairan Bansos PKH : Satu Orang pun Akan Kami Perjuangkan !

Bupati Kukar Dalam Rakor Percepatan Pencairan Bansos PKH : Satu Orang pun Akan Kami Perjuangkan !

Pemkab Kukar menggelar Rakor Percepatan Pencairan Bansos Program Keluarga Harapan (PKH) di ruang Pais Patin Kantor Dinas Sosial Kabupaten Kutai Kartanegara pada hari ini, Selasa (4/1/22). Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekretaris Daerah Sunggono, Kepala Bappeda Wiyono, Kepala Dinas Sosial Hamly beserta jajarannya dan pihak BRI Cabang Tenggarong .

Kementerian Sosial RI mengalokasikan dana Program Bansos PKH untuk Kabupaten Kukar sebesar Rp. 9.863.350.000. Sedangkan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kukar hingga tanggal 13 Desember 2021 di Kabupaten Kukar yang terekam dalam transaksi di BRI sebagai pihak penyalur bantuan sebesar Rp. 8.514.750.000. Dengan demikian masih terdapat dana yang belum terserap sebesar Rp. 1.348,600,000.

Bupati Kukar menyampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyaluran bantuan sosial PKH seperti Dinas Sosial dan BRI Tenggarong untuk mempercepat penyaluran bansos di Kukar. Bupati Kukar Edi Damansyah menekankan kepada seluruh pihak untuk lebih meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam percepatan penyaluran tersebut agar lebih efektif dan efisien dengan mempertimbangkan kondisi geografis dan situasi yang berkembang di daerah tersebut.

Bupati Kukar menyampaikan hal tersebut dilakukan untuk mengetahui kendala yang ada agar penyaluran Bansos di Pemkab Kukar dapat mencapai 100%. Untuk itu Bupati Kukar meminta agar seluruh pihak terkait bansos bekerja sama menyelesaikan permasalahan yang ada dan para keluarga penerima bansos PKH dapat menerima hak nya secara utuh. “Satu orang pun akan kami perjuangkan”, tegas Bupati Edi Damansyah.

Untuk itu koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Kukar dengan BRI Cabang Tenggarong bahkan BRI Kalimantan Timur harus lebih intens dan menjadi perhatian khusus. Hal ini karena pertimbangan geografis Kutai Kartanegara yang terdiri dari 18 Kecamatan yang terdiri dari 193 desa 44 kelurahan yang menjadi cakupan kerja BRI.

Bupati Edi Damansyah berharap agar dilakukan sinkronisasi data antara Dinsos Kukar dan BRI. Bupati juga menekankan agar kartu Program PKH dapat segera terdistribusi ke masyarakat penerima bansos PKH dan untuk segera mengatasi persoalan-persoalan teknisnya. Bupati meminta persoalan yang ada ditahun lalu dapat segera diperbaiki di tahun 2022.

Berita Lainnya