BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Sekda Berikan Materi Peranan Kades dan BPD dalam APBDesa

date_range 08 Oktober 2019 | Oleh : Medsi03
Sekda Berikan Materi Peranan Kades dan BPD dalam APBDesa

FOTO Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono memberikan materi peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan APBDesa.

TENGGARONG -Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Sunggono memberikan materi peranan Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyusunan APBDesa, pada bimbingan teknis Peningkatan Kapasitas Pemerintah Desa dan BPD Kukar, Jumat (4/10) di Hotel Grand Elty, Tenggarong.

Sunggono mengatakan bahwa hubungan Kerja pemerintah desa dengan BPD bersifat Kemitraan yang diartikan bahwa kadesa dan BPD harus bekerja sama dengan harmonis dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di desa. Bersifat Konsultatif yang artinya selalu melakukan musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan dan bersifat Koordinatif yang diartikan selalu melakukan musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam melakukan kegiatan.

Sebagai lembaga desa, BPD mempunyai fungsi penting dalam menyiapkan kebijakan pemerintah Desa bersama Kades, sehingga BPD tidak dapat menjatuhkan Kades yang terpilih secara demokratis oleh masyarakat Desa. BPD mempunyai peranan penting terhadap APBDesa bersama Kades untuk membahasa dan menyetujui Raperdes APBDesa, menyetujui dan menetapkan anggaran serta melakukan pengawasan proses penyusunan dan implementasi APBDesa serta evaluasi pelaksanaan Tugas Kades meliputi pencapaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBDesa.

Selain itu peranan seorang Kades adalah untuk membahas dan menyetujui Raperdes APBDesa, membahas perubahan APBDesa dan pertanggungjawaban bersama BPD, menetapkan perdes APBDesa, mensosialisasikan perdes APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban APBDesa dan juga menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.

Kepala Desa juga berhak menetapkan bendahara desa dan menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan serta menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik desa. Masyarakat juga memiliki peranan dalam pelaksanaan APBDesa dengan melakukan konsolidasi partisipan, agregasi kepentingan (mengumpulkan kepentingan yang berbeda beda), memilih preferensi (prioritas) dan melakukan monitoring dan evaluasi. Seiring dengan itu peran Bupati juga melakukan evaluasi, pembinaan dan melakukan Pengawasan.

Ia juga mengatakan bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) merupakan instrumen penting yang sangat menentukan dalam rangka perwujudan tata pemerintahan yang baik (good governance) di tingkat desa. Tata pemerintahan yang baik menurut Sunggono diukur dari proses penyusunan dan pertanggungjawaban APBDesa. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDesa (penyusunan, pelaksanaan, pertanggungjawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan pemerintahan desa itu sendiri. (Yuliati- medsi03)*

Terkait

BERITA Lainnya