BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Pemkab Kukar Akan Tindak PNS Yang Tidak Disiplin

date_range 24 Juli 2019 | Oleh : Medsi 04
Pemkab Kukar Akan Tindak PNS Yang Tidak Disiplin

FOTO Rapat Koordinasi Manajemen Kepegawaian dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2019.

TENGGARONG –Guna lebih memantapkan dan mengimplementasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), Badan Kepegawaian dan Pengembangan  Sumber Daya Manusia BKPSDM Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi manajemen kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kukar. Rakor yang digelar 17-18 Juli 2019 itu dibuka oleh Asisten III Bidang Umum dan Keuangan Setkab Kukar DR Irfan Pranata di Ruang Martadipura Kantor Bappeda Kukar di Tenggarong. 

Irfan ketika membacakan amanat tertulis Bupati Kukar Edi Damansyah mengatakan, PP Nomor 53 Tahun 2010 lebih banyak berbicara tentang jenis sanksi yaitu ringan, sedang dan berat. Namun pelanggaran atas didiplin PNS tersebut harus didefinisikan sendiri oleh masing – masing Pejabat Pembuat Komitmen  (PPK). Ada pelanggaran yang seharusnya mendapatkan sanksi berat, namun hanya mendapatkan teguran. Misalnya tidak masuk kerja berhari – hari tanpa alasan kejelasan, lalu ada pula PNS yang terkena narkoba lalu direhabilitasi, dan setelah itu kembali bekerja. 
Kelonggaran – kelonggaran tersebut ditambah dengan minimnya ketegasan dan komitmen pimpinan dalam penegakan disiplin PNS serta kekurangtahuaan dan kekurangpahaman atas regulasi yang berlaku, dinilai membuat banyak PNS menjadi tidak begitu khawatir untuk melakukan pelanggaran, PNS menjadi menggampangkan setiap pelanggaran disiplin yang dilakukan , dengan keyakinan tidak mungkin diberhentikan.

Disampaikannya hal tersebut sesungguhnya merupakan sekelumit persoalan yang memang telah dan masih terjadi dibeberapa daerah termasuk diwilayah  Kukar. "Pemkab Kukar menyadari tanpa pengaturan disiplin yang jelas, minimnya ketegasan pimpinan dalam penegakan disiplin, ditambah dengan kekurang pahaman kita atas regulasi yang berlaku maka pemerintahan yang baik akan sulit diwujudkan karena sulitnya mewujudkan PNS yang profesional," ujarnya.

Untuk itu, Pemkab Kukar berupaya membangun wahana dan momentum untuk bagaimana mampu keluar dari zona abu – abu tadi dengan keyakinan dan semangat baru untuk melakukan perbaikan dan peningkatan pemahaman dalam aspek penegakan disiplin PNS secara menyeluruh. "Apa yang telah digagas BKPSDM Kukar ini adalah bentuk nyata dan kongkrit dalam rangka menyemakan persepsi terlebih dahulu guna membangun komitmen bersama dalam hal penegakan disiplin PNS dank kode etik ASN di Kukar," ujarnya.

Dikatakannya, tentu saja hal itu sebuah pekerjaan yang berat jika hanya bertumpu pada BKPSDM semata, tetapi diperlukan dukungan dari seluruh perangkat daerah bergerak secara sinergi, selaras dan seirama dalam penegakan disiplin PNS. "Saya berharap kepada para peserta dapat memanfaatkan momenetum berharga ini untuk menggali, mengeksplore permasalahan hingga solusi jitu dalam penegakan disiplin dan kode etik ASN," harapnya.

Sementara itu menurut Kepala BKPSDM Jane AR Nazaruddin  mengatakan rakor manajemen kepegawaian ini merupakan rangkaian atau lanjutan atas pelaksanaan Focus group discussion (FGD). Dimana FGD dihadiri oleh Tim Adhoc yag terlibat dalam proses penegakan disiplin di tingkat kabupaten, serta beberapa pejabat  struktural pada perangkat daerah yang mempunyai UPTD dan ASN yang cukup banyak. Narasumber kegiatan itu Direktur Pengawasan dan Pengendalian Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiunan PNS BKN Pusat Hardianawati, Kepala Bidang Pembinaan Integritas SDM Aparatur Kementerian PAN & RB- Rosdiana serta Kabid Penyiapan Perumusan Kebijakan Hari Tua SDM Aparatur Kementerian PAN & RB – Diah Faras.

Kegiatan ini sendiri diikuti oleh seluruh Kepala Parangkat Daerah, para Kepala Sub Bagian Kepegawaian Se-Kutai Kartanegara.  Ada beberapa hal yang telah dirumuskan dalam FGD dalam rangka penajaman dan penyamaan persepsi sembari menyerap berbagai hal yang dialami oleh perangkat daerah dalam proses penegakan disiplin dan kode etik ASN  sekaligus menyamakan persepsi dan regulasi yang berlaku dalam penegakan disiplin PNS sehingga diperoleh solusi atas berbagai permasalahan penegakan disiplin dan etika ASN yang dihadapi oleh perangkat daerah maupun Pemkab  Kukar. ( Medsi 04 ).

Terkait

BERITA Lainnya