BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Tingkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kemampuan ASN

date_range 24 Juli 2019 | Oleh : Medsi04
Tingkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kemampuan ASN

FOTO Kepala BKPSDM Kukar Jane AR Nazaruddin

TENGGARONG –Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kutai Kartanegara menggelar rapat koordinasi manajemen kepagawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara,  16-17 Juli 2019  yang diikuti pejabat  struktural pada perangkat daerah yang mempunyai UPTD dan ASN. Kepala BKPSDM Jane AR Nazaruddin mengataka kegiatan ini diharapkan mampu meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan ASN dalam mengelola ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik bersih dari praktik KKN. 

Manajemen ASN sendiri menurut Jane  meliputi penyelenggaraan dan penetapan kebijakan, pengadaan, pangkat dan jabatan, pengembangan karier,yaitu disiplin, penghargaan, penggajian dan tunjangan, penilaian kinerja, mutasi, promosi, pola karier, pengembangan karier, pangkat dan jabatan, pengadaan, pengembangan karier, pola karier, promosi, mutasi, penilaian kinerja,penggajian dan tunjangan, penghargaan, disipli, pemberhentian, jaminan pensiun dan hari tua serta perlindungan. Untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi disiplin, instansi Pemerintah wajib melaksanakan penegakan disiplin terhadap PNS serta melaksanakan berbagai upaya peningkatan disiplin, PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun tingkat dan jenis hukuman disiplin menurut Jane meliputi hukuman disiplin ringan berupa teguran lisan,tertulis dan pernyataan tidak puas secara tertulis, hukuman disiplin ringan yaitu penundaan KGB selama 1 taahun, penundaankenaikan pangkat 1 tahun serta penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 tahun sedangan hukuman disiplin berat meliputi penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat atas permintaan sendiri bagi PNS, ujar Jane lebih rinci. Ia juga mengatakan penegakan kode etik sesuai pasal 15 dan 16 PP 42 Tahun 2004, PNS yang melanggar kode etik dikenakan sanksi moral, dibuat secara tertulis, dinyatakan oleh PPK, pernyataan secara tertutup ataub terbuka, harus disebutkan jenis pelanggaran kode etik yang dilakukan, dapat mendelegasikan wewenangnya sekurang - kurangnya eselon IV.

Selain dikenakan sanksi moral dapat dikenakan tindakan administrasi / dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan peraturan perundang - undangan atas rekomendasi majelis kode etik. Disiplin PNS Pasal 1 PP 53 Tahun 2010 kesanggupan PNS untuk mentaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang undangan dan/atau peraturan kedinasan yang berlaku apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin.

Adapun yang dimaksud dengan pelanggaran disiplin PNS yaitu setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan didalam maupun diluar jam kerja. Ucapan adalah setiap kata - kata yang diucapkan atau dapat didengar oleh orang lain seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya. Tulisan adalah pernyataan pikiran atau perasaan secara tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun gambar, karikatur, coretan, dll yang serupa dengan ini, sedangkan perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan yang dilakukan oleh PNS atau tidak melakukan sesuatu yang seharusnya dilakukan sesuai peraturan perundang undangan. Mudah – mudahan melalui rakor manajeman kepegawaian ini mampu meningkatkan disiplin dan pengetahuan para Aparatur Sipil Negara khususnya yang ada di Kukar, harap Jane AR Nazaruddin .( Medsi04) ).

BERITA Lainnya