BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Disdik Kukar Kelola Keuangan Daerah dengan "Simkudara"

date_range 25 Juni 2019 | Oleh : Medsi07
Disdik Kukar Kelola Keuangan Daerah dengan

FOTO Kadisdikbud Kukar Hifsi G Fachrannas saat mempresentasikan inovasinya dalam gelar Generasi III.

TENGGARONG -Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar mengeluarkan inovasi baru yakni "Simkudara" (Sistem Informasi Manajemen Bendahara) dalam rangka penyajian informasi keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Hal tersebut disampaikan oleh Kadisdikbud Kukar Hifsi G Fachrannas dalam ajang Gelar Manajemen Perubahan Generasi III, disaksikan Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda Sunggono, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta Tim Reformasi Birokrasi (RB), di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong, belum lama ini.

“Inovasi Simkudara merupakan sebuah inovasi aplikasi yang dirancang dengan tujuan untuk mengelola keuangan pada Disdikbud, meliputi pengelolaan keuangan sampai dengan pertanggungjawaban. Artinya, lebih mengutamakan pada aspek pengelolaan kegiatan yang dilakukan oleh PPTK, pengelolaan anggaran kas bulanan oleh bendahara pengeluaran, penggunaan panjar kegiatan dan pencatatan STS dari dana sisa kegiatan yang dilaksanakan oleh PPTK,” katanya.

Bahkan tidak hanya itu, kata Hifsi, proses pengelolaan Simkudara sendiri memudahkan bendahara pengeluaran, dimulai dari pencatatan jurnal penerimaan dari BPKAD, mencatat jurnal pengeluaran kas ke Bendahara pengeluaran pembantu atas NPD yang disetujui PPK, mencatat jurnal penerimaan kas atas sisa anggaran kegiatan yang dilaporkan oleh bendahara pengeluaran pembantu, mencatat jurnal pengeluaran kas atas pengembalian sisa anggaran kegiatan yang dikembalikan ke kas daerah disetiap ahir tahun, memantau laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan pada Disdikbud.

“Alur pelaksanaannya, dari bendahara pengeluaran pembantu dimulai dari mencatat jurnal penerimaan kas dari Bendahara Pengeluaran berdasarkan NPD yang telah disetujui PPK, mencatat jurnal pengeluaran kas sesuai bukti pengeluaran kas, mencatat jurnal pengeluaran kas untuk pengembalian sisa anggaran ke BP, melihat dan memeriksa laporan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan, mengunggah SPJ dan dokumen kelengkapan pengelolaan keuangan bendahara,” ujarnya.

Adapun manfaatnya, tambah Hifsi, tertibnya alur pengengelolaan anggaran kas pada kegiatan. Berfungsinya KPA dalam mengontrol alur perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Mudahnya mengontrol kegiatan kegiatan yang sudah dilaksanakan, tetapi belum dipertanggungjawabkan oleh PPTK dan lainnya yang berkaitan dengan keuangan. “Semoga inovasi ini dapat dimanfaatkan tidak hanya bagi internal Disdikbud sendiri, melainkan dapat juga dimanfaatkan oleh OPD lainnya, dalam sistem pengelolaan keuangan dan mempermudah dalam pertanggngjawaban penggunaan dana APBD,” katanya. (Medsi07)

Terkait