BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Optimalkan PBB Melalui Pembinasaan Si Penguasa Tanah

date_range 24 April 2019 | Oleh : Medsi07
Optimalkan PBB Melalui Pembinasaan Si Penguasa Tanah

FOTO Kepala DPPR Kukar Muhammad (dua dari kanan) foto bersama usai presentasi dalam ajang Gelar Manajemen Perubahan Generasi III.

TENGGARONG -Untuk peningkatan administrasi penguasaan tanah dan mengoptimalkan penerimaan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan). Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (DPPR) Kutai Kartanegara (Kukar) memunculkan inovasi baru yakni Pembinasaan Si Penguasa Tanah.

Hal tersebut disampaikan Kepala DPPR Kukar Muhammad dalam Ajang Gelar Manajemen Perubahan Generasi III, disaksikan Bupati Edi Damansyah, Sekda Sunggono, Kepala Organisasi Perangkat daerah (OPD), serta Tim Reformasi Birokrasi (RB), di Ruang Serbaguna Bappeda, Tenggarong, Rabu (27/3/2019) lalu.

“Inovasi ini akan memudahkan dalam mengoptimalkan penerimaan PBB, terutama dalam penerbitan SKPT (Surat Kuasa Penguasaan Tanah) yang diterima pemohon wajib terlebih dahulu membayar PBB di UPT Bapenda, sebagai wujud urusan pertanahan daerah sebagai sumber penerimaan bagi daerah,” katanya.

Menurut Muhammad, inovasi Pembinasaan Si Penguasa Tanah merupakan pelayanan urusan pertanahan yang menjadi kewenangan Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang (Pemerintah Kabupaten/Kota) Sebagaimana Pasal 12 ayat (2) UU No.23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Lampiran Angka Romawi I Urusan Bidang Pertanahan No. 8 “Izin Membuka Tanah/Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT)”. 
“Pembinasaan Si Penguasa Tanah dilakukan khususnya kepada Aparatur/ ASN/OPD/Pemerintah/BUMN/BUMD dan umumnya Perorangan/Masyarakat dan Badan Hukum. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan langsung pada bidang Penataan Administrasi Pertanahan dan bidang Sengketa Tanah,” ujarnya.

Dijelaskan dia, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan meliputi menyiapkan aturan turunan peraturan Bupati Kukar No 36/2013 tentang Penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah atas tanah Negara di wilayah Kutai Kartanegara, berupa petunjuk teknis dan Standar Operasi Prosedur (SOP) yang digunakan sebagai alat kelengkapan dalam Pembinasaan Si Penguasa Tanah. “Pelaksanaan Pembinasaan Si Penguasa Tanah ini dilakukan juga sosialisasi, Bimbingan Teknis, dan Pelatihan serta melakukan pendampingan langsung terhadap permasalahan dan penyelesaian sesuai kebutuhan yang diperlukan,” katanya.

Hal ini juga lanjut Muhammad, mengingat selama ini pelaksanaan proses penyelenggaraan administrasi penguasaan tanah di wilayah Kukar, masih beragam surat-surat tanahnya. Waktu yang dibutuhkan penyelesaian surat tanah tidak jelas, karena tidak tertibnya administrasi surat-surat tanah, biasanya buku tanah hilang atau tidak ada atau ganti pejabat ganti buku tanah, sehingga ini rentan ada penyalahgunaan kewenangan dan dampaknya spekulan tanah bermunculan yang berakibat surat-surat tanah asli tapi palsu (pemilik/penguasaan tanah tidak mengetahui letak tanahnya) atau sebaliknya banyak tanah-tanah mencari surat tanah dan banyaknya penguasaan tanah tanpa membayar kewajiban PBB.

“Dalam pelaksanaan Si Penguasa Tanah (SKPT) di tingkat RT, Desa/Kelurahan dan Kecamatan berpedoman pada Perbup No. 36/2013 dan Juknis serta SOP penerbitan SKPT dengan waktu penyelesaian dibutuhkan 29 hari dan peralihan SKPT dibutuhkan 5 hari kerja sesuai dengan SOP Peralihan SKPT,” paparnya. Diketahui, berdasarkan laporan rekapitulasi penerbitan SKPT yang diterima saat ini oleh Pembinasaan Si Pengusaha Tanah adalah sebanyak 1.395 penerbitan SKPT (2017). Sedangkan tahun 2018 sebanyak 1.164 dan jumlah SKPT tersebut tersebar di 7 Kecamatan atau 38,8 % dari 18 kecamatan yang baru menyampaikan laporan. (Medsi07)

Terkait