BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Sekda Ingatkan Pokja dan PPK Taati Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

date_range 16 April 2019 | Oleh : Medsi 07
Sekda Ingatkan Pokja dan PPK Taati Aturan Pengadaan Barang dan Jasa

FOTO Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Bagian Layanan Pengadaan Setkab Kukar.

TENGGARONG -Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar Sunggono mengingatkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kelompok Kerja (Pokja) Layanan Pengadaan Barang dan Jasa agar mentaati dan patuh terhadap aturan terkait pengadaan barang dan jasa.

“Saya ingatkan Pokja dan PPK jangan bermain-main dalam pengadaan barang dan jasa, melainkan patuh dan taati aturan yang berlaku. Jika ada yang bermain-main untuk pribadi dan kelompoknya laporkan ke saya. Ingatlah akan tanggungjawab yang sudah diberikan dan bekerjalah dengan baik,” kata Sunggono saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Pengadaan Barang dan Jasa di Ruang Rapat Bagian Layanan Pengadaan Setkab Kukar, pekan tadi.

Menurut Sunggono, kehadiran dalam rakor tersebut merupakan bentuk kepedulian dan memberikan masukan serta memotivasi atas rencana program kerja yang akan dilaksanakan, sehingga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan baik. “Inilah bentuk kepedulian saya terhadap rekan-rekan Pokja dan PPK agar tetap semangat dalam menjalankan tugas dengan baik. Luruskan niat bahwa kerja ini adalah ibadah,” ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa selama ini masih ada yang keliru terhadap keberadaan PPK. Dimana, ketika sudah ditetapkan menjadi PPK barulah dilakukan penginputan RKA (Rencana Kerja Anggaran) ke dalam Aplikasi SiRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) dan ini merupakan kesalahan awal.

“Saya akan koreksi dan RKA yang sudah dibuat masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), tidak mesti menunggu penetapan siapa PPK-nya untuk dilakukan penginputan ke SiRUP. Semestinya kegiatan RKPD (Rencana Kerja Pemerintah Daerah) yang sudah disetujui pada Desember 2018 lalu oleh Pemkab dan DPRD Kukar, RKA pada masing-masing OPD sudah dimasukkan ke SiRUP, tanpa menunggu siapa yang ditetapkan menjadi PPK, karna ini sudah melekat di kasubagnya masing-masing,” katanya.

Sunggono juga menambahkan, jika RKA yang sudah diinputkan ke SiRUP dan ada perubahan maka tidak ada keharusan RKA yang ada di SiRUP itu harus direalisasikan. “Artinya, jika ada perubahan misalnya terjadi defisit anggaran bisa dirubah dan tidak ada masalah. Dan saya juga mengingatkan yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa bagi masing-masing OPD agar segera dimasukkan ke SiRUP, sehingga tim pokja langsung melakukan verifikasi terhadap pengadaan barang dan jasa,” katanya. (Medsi07)

Terkait

BERITA Lainnya