BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Bappeda Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Awal RKPD Tahun 2020

date_range 06 Maret 2019 | Oleh : Medsi08
Bappeda Kukar Gelar Forum Konsultasi Publik Penyusunan Rencana Awal RKPD Tahun 2020

FOTO Sekda Kukar H Sunggono dan Ketua DPRD Kukar H Salehuddin saat menandatangani hasil kesepakatan dari diskusi publik penyusunan renca awal RKPD 2020.

TENGGARONG -Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutai Kartanegara (Kukar) gelar forum konsultasi publik rencana awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2020 yang dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kukar H Sunggono di Bappeda Kukar, Rabu (6/3/2019).
 
Kegiatan yang mengambil tema Transformasi Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat tersebut turut dihadiri Ketua DPRD Kukar H Selehuddin, Assisten II Setkab Kukat H Sukhrawardi, Kepala Bappeda Kukar Wiyono, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kukar, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dilingkungan Pemkab Kukar, akademisi, tokoh masyarakat, tokoh kepemudaan, organisasi kemasyarakatan, perwakilan forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Kukar.
 
Sekretaris Bappeda Kukar Agus Suharto mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai rangkaian awal penyusunan pembangunan daerah sebelum perumusan rancangan akhir RKPD, dimana menurutnya kegiatan tersebut dilaksanakan berdasarkan Permandagri nomor 86 tahun 2017.ebih lanjut, Agus mengatakan tujuan dari kegiatan tersebut guna menjaring saran dan pendapat serta memperkuat rumusan dari seluruh stakeholder sebagai masukan dalam proses penyempurnaan rancangan awal RKPD.
 
"Semoga kegiatan ini bisa menjadi media bagi seluruh stakeholder pembangunan dalam keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan," ucap Agus Suharto.
Sementara, Bupati Kukar Edi Damansyah dalam sambutannya yang dibacakan oleh Sekda Kukar H Sunggono mengatakan perencanaan pembangunan daerah merupakan wujud dari komitmen pemerintah daerah dalam penyelesaian permasalahan pembangunan berdasarkan sumber daya yang terbatas, guna menjaga efektifitas dan efisiensi penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
 
Ditambahkannya, ada beberapa permasalahan pokok Kabupaten Kukar yang menjadi perhatian bersama antaranya adalah belum optimalnya pengembangan potensi ekonomi terbarukan sebagai penopang perekonomian masyarakat, Masih tingginya angka kemiskinan Kutai Kartanegara, dengan jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur, dengan jumlah 56.563 orang atau 7,41% terhadap penduduk Kukar tahun 2018 serta belum optimalnya pemanfaatan potensi ekonomi daerah dalam perspektif pengembangan ekonomi wilayah secara terintegrasi.
 
Lebih lanjut, Edi Damansyah mengatakan berdasarkan permasalahan tersebut terdapat beberapa point pokok yang menjadi bagian dari kebijakan umum dalam penyusunan RKPD Kukar tahun 2020 yaitu penguatan terhadap potensi ekonomi terbarukan dalam rangka membangun pondasi perekonomian daerah yang kuat dan berkelanjutan, dalam hal ini telah ditetapkan pertanian dan pariwisata sebagai sektor kunci perekonomian daerah dalam perspektif pembangunan ekonomi jangka panjang. meningkatkan keterpaduan pembangunan wilayah dalam konteks pengembangan infrastruktur dan komoditi unggulan daerah dalam skema keterpaduan potensi antar wilayah, sehingga pembangunan tidak hanya melalui pendekatan sektoral namun harus memperhatikan potensi kewilayahan secara komprehensif, serta meningkatkan ketersediaan dan kualitas pelayanan dasar, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha khususnya kepada masyarakat miskin dan rentan miskin.
 
Berkenan dengan pokok permasalahan tersebut, Edi mengatakan guna pencapaian kebijakan umum tersebut diperlukan langkah-langkah strategis yang selanjutnya harus diterjemahkan dengan baik di setiap program dan kegiatan prioritas di masing-masing perangkat daerah, adapun langkah-langkah tersebut diantaranya, penguatan kolaborasi pembiayaan pembangunan daerah baik melalui pemerintah maupun non pemerintah, sebagai penguat kapasitas fiscal daerah, optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi dalam proses pelayanan publik, pelibatan masyarakat secara aktif di dalam setiap proses pembangunan, dengan mendorong investasi yang berbasis pada masyarakat terutama dalam pembangunan ekonomi lokal, hal ini adalah bagian dari upaya penguatan modal sosial.Lebih lanjut, Edi berharap tiga pokok permasalahan tersebut dapat diorientasikan sebagai dasar perumusan kebijakan pembangunan daerah tahun 2020, sebagai penjabaran dari RPJMD Kukar 2016-2021.Untuk diketahui kegiatan yang dirangkai dengan diskusi permasalahan pembangunan tersebut diakhiri dengan penandatanganan berita acara terkait kesepakatan prioritas pembangunan daerah tahun 2020.(HendroAldino-Medsi08).

Terkait

BERITA Lainnya