BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Edi Serukan Cegah Gizi Buruk di Kukar

date_range 12 Februari 2019 | Oleh : Medsi06
Edi Serukan Cegah Gizi Buruk di Kukar

FOTO Plt Bupati Kukar Edi Damansyah menegaskan agar segera tumpas masalah gizi buruk di kukar pada acara Round Table Discussion Kukar menuju Zero Malnutrition, di Bappeda Lantai 2.

TENGGARONG –Plt Bupati Kutai Kartanegara (Kukar) Edi Damansyah serukan kepada  Instansi terkait bidang kesehatan dan seluruh pemangku kepentingan, agar segera bertindak untuk menumpas gizi buruk yang masih terdapat di Kukar. Hal tersebut sesuai dengan data beberapa tahun terakhir Kukar selalu terdapat Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKABA), Gizi Buruk dan Stunting di Provinsi Kalimantan Timur.
 
“Hal ini mengindikasikan bahwa strategi dan kebijakan termasuk program kegiatan yang selama ini kita lakukan belum mampu mengurangi secara signifikan kondisi tersebut, selama ini kita hanya fokus pada penanganan kasus gizi buruk dan stunting, bukan pada upaya pencegahan/preventif,” ungkap Edi pada acara Round Table Discussion Kukar menuju Zero Malnutrition, di Bappeda Lantai 2, Senin (11/2/2019).
 
Ia menegaskan Kukar harus fokus dalam upaya pencegahan terjadinya kasus gizi buruk dan stunting atau preventif, upaya yang dilakukan baik melalui intervensi gizi spesifik maupun intervensi gizi sensitif, salah satu prioritas utama intervensi adalah pada saat 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), khususnya mulai masa hamil melahirkan dan pengasuhan anak. “Periode 1000 hari pertama kehidupan merupakan simpul kritis sebagai awal terjadinya gizi buruk dan stunting, salah satu juga harus menjadi perhatian kita adalah terkait dengan pernikahan dini, hal ini akan menjadi pintu masuk untuk terjadinya gizi buruk dan stunting,” ucapnya.
 
Ujung tombak dalam pelayanan dan pemberdayaan tambahnya, terkait bidang kesehatan khususnya ibu, anak dan lansia adalah posyandu, hal- hal yang harus menjadi perhatian dalam revitalisasi posyandu antara lain kader posyandu, sarana prasarana posyandu, sistem pelayanan dan pembinaan serta pengawasan. “Terkait dengan masalah gizi buruk dan stunting sekali lagi kami tegaskan bahwa haram hukumnya kasus gizi buruk dan stunting terjadi di Kabupaten Kukar, untuk itu kami minta kita semua harus serius dan fokus dalam penanganan masalah ini,”tegas Edi.
 
Ia meminta kepada Sekda dan Kepala Bappeda untuk segera menindaklanjuti hasil – hasil diskusi untuk menjadi bahan penyusunan strategi dan rencana tundak lanjut penanganan gizi buruk dan stunting di Kabupaten Kukar secara komprehensif dan holistic dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. (Medsi06)

 

Terkait

BERITA Lainnya