BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Klarifikasi Penduduk Miskin, Noorhairi Ingatkan Pendatang Lapor ke RT

date_range 01 Februari 2019 | Oleh : Medsi07
Klarifikasi Penduduk Miskin, Noorhairi Ingatkan Pendatang Lapor ke RT

FOTO Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Noorhairi.

TENGGARONG -Camat Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) Hj Noorhairi mengingatkan sekaligus menghimbau kepada semua warga pendatang hendaknya melapor atau ijin kepada Ketua RT setempat 1x24 jam. Hal tersebut dikatakannya menyikapi adanya informasi warga miskin yang tidak terdata dan mendapat perhatian dari pemerintah, Kamis (31/1/2019). 

“Saya meminta kepada warga pendatang, hendaknya ijin atau lapor kepada Ketua RT setempat 1x24 jam, demi kebaikan bersama aman dan tentram,” katanya. Ia juga menyinggung adanya informasi yang beredar terkait masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak pernah mendapat perhatian dari pemerintah dan bergerak cepat mengecek informasi tersebut.  

“Tim telah melakukan pengecekan terkait informasi yang sempat viral di media online itu, bahwa ada masyarakat miskin yang tidak terdata dan tidak pernah mendapat perhatian. Warga yang dimaksud itu ternyata warga Samarinda yang beralamatkan di Selili Jl. Lumba-lumba dan ia tinggal di Anggana yang sifatnya non permanen,” katanya. 

Bahkan lanjut Noorhairi, yang bersangkutan sudah tinggal di Kutai Kartanegara puluhan tahun dan tidak melaporkan diri kepada ketua RT setempat. Ia (Burhanuddin) selaku kepala keluarga beralasan, tujuannya menetap di wilayah Anggana hanya bekerja untuk mencari sampah yang hanyut di Sungai Mahakam untuk dijual kembali ke Samarinda.

Menyikapi hal tersebut, kata Noorhairi kembali menjelaskan bahwa dalam administrasi kependudukan, warga yang demikian itu tetap dilakukan pendataan sebagai penduduk non permanen dan tidak boleh diberikan surat domisili berdasarkan Permendagri No.14/2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Non Permanen. “Artinya, masyarakat yang datang ke Anggana untuk mencari nafkah hanya boleh diberikan surat keterangan sebagai peduduk non permanen,” katanya.

Ditambahkan dia, pihaknya juga akan melakukan pertemuan dengan mengundang dinas instansi terkait seperti, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dsdukcapil) dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) membahas permasalahan tersebut. “Hari ini, Jumat (1/2/2019) kami akan mengundang dinas instansi terkait, membicarakan permasalahan tersebut, tentunya sesuai SOP (Standar Operasional Prosedur) pemerintah, jika penduduk tersebut tetap tinggal mencari nafkah di Anggana kita akan memberikan surat keterangan sebagai penduduk non permanen,” jelasnya. (Medsi07)     

 

Terkait

BERITA Lainnya