BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PUBLIK

PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Berita

Plt Bupati Buka sosialisasi PP nomor 24 Tahun 2018

date_range 11 Januari 2019 | Oleh : Medsi 03
Plt Bupati Buka sosialisasi PP  nomor  24 Tahun 2018

FOTO Penandatanganan MOU program Inovasi Dagang kemitraan (I-daman) oleh Plt Bupati Kukar Edi Damansyah yang didampingi oleh Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Bambang Arwanto, Rektor Unikarta Erwinsyah Ketua Forum TJSP Agung Hasanudini dan Kepala cabang PT. Indomarco Prismatama Sukamto.

TENGGARONG -Plt Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah membuka secara resmi Sosialisasi PP  nomor  24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik dan Implementasi Inline single Submission (OSS) pada Kamis (10/1) di Ruang Serbaguna kantor Bappeda Kukar.
 
Dalam acara tersebut juga dilakukan penandatanganan MoU (nota kesepahaman) program Inovasi Dagang kemitraan (I-daman) oleh  Plt Bupati Kukar Edi  Damansyah yang didampingi oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kukar Bambang Arwanto, Rektor Unikarta Erwinsyah Ketua Forum Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) Agung Hasanudini dan Kepala cabang PT. Indomarco Prismatama Sukamto. 
 
Untuk di ketahui Program I-Daman  merupakan program inovasi dagang kemitraan yang merupakan program bersama antara Toko Modern, Perguruan tinggi (unikarta) dan pemerintah dalam konsep trile helix, dimana masing masing stakeholder memainkan peran masing-masing secara bersama sama dalam meningkatkan Kinerja UMKM di daerah Kutai Kartanegara.
 
Selain itu juga dilakukan penyerahan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang berfungsi sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API) dan akses kepabeanan dan  penyerahan Izin lokasi dan surat Izin usaha kontruksi serta penyerahan sertifikat sebagai ucapan terimakasih atas keterlibatan perusahaan dalam acara penabalan Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura.
 
Dalam arahanya Plt Bupati Kutai Kartanegara   Edi Damansyah mengatakan terbitnya PP 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik menandakan bahwa semua proses perizinan harus berbasis Online. Hal ini telah mengubah proses perizinan di seluruh Indonesia dari layanan manual menuju kepada pelayanan secara elektronik dari pelayanan sektoral pada dinas-dinas menjadi pelayanan  terintegrasi satu pintu. “Isu pelayanan publik merupakan isu yang memiliki rating tinggi dalam dasawarsa terakhir ini, isu pelayanaan publik bahkan menjadi isu politik tentang bagaimana melakukan pelayanan publik yang cepat, murah, transparan serta inovatif bagi masyarakat di berbagai level,” ungkapnya.
 
Menurut Edi, Sejak disosialisasikan dan diberlakukannya OSS (Online Single Subbmission) pada bulan Juni sampai dengan  Desember 2018 oleh Kemenko RI sebagai Tools perizinan di Indonesia, Pemkab Kukar harus dapat mensinkronkan sistem OSS dengan Sistem Integrasi layanan pada Pemkab untuk mewujudkan kemudahan berusaha bagi masyarakat.
 
“Kita harus berkomitmen penuh dalam pelaksanaan OSS ini, untuk melakukan proses penyempurnaan walaupun banyak sekali kekurangan-kekurangan yang menyertainya dan tidaklah mudah menyatukan sistem layanan perizinan dengan rentang kendali yang sangat luas, baik dalam hal SDM,  serta sarana dan prasarana IT yang belum memadai,” kata Edi.
 
Pemkab Kukar tetap melakukan inovasi dan perubahan kearah yang lebih baik. Melalui pelaksanaan Reformasi Birokrasi inovasi akan terus digali. Edi berharap peran maksimal Tim Teknis RB serta Tim Bekias Kabupaten serta Tim Bekias masing-masing OPD dapat menghasilkan inovasi berkualitas diseluruh OPD. Ditengah persoalan keadaan keuangan Kukar yang belum stabil namun usaha ini dapat membuahkan hasil yang memuaskan yaitu beberapa OPD mendapat Penilaian Pelayanan Prima dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan RB.
 
Selanjutnya untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara  akan mencoba merealisasikan Mall Pelayanan Publik. Mall pelayanan publik dirasa penting untuk memudahkan masyarakat yang melakukan proses pelayanan di semua jenis urusan di daerah Kukar.
 
Dalam kesempatan ini Edi juga menghimbau kepada seluruh pengusaha yang belum melakukan penyesuaian perizinan melalui OSS agar segera mendatangi DPMPTSP untuk meminta pendampingan pelayanan perizinan OSS dan nantinya Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara akan menyiapkan lounge untuk pelayanan OSS kepada seluruh perusahaan yang ingin melakukan pendampingan pelayanan perizinan melalui OSS.
 
Untuk pelaksanaan Mou Edi menyambut baik kerjasama dalam bentuk program inovasi ini. Ia berharap MoU ini akan ditindaklanjuti dengan kerjasama pembuatan toko Idaman yang akan dikerjasamakan dengan BUMDES. Sehingga kedepannya toko modern yang dikerjasamakan ini akan menjadi milik BUMDes dalam rangka melindungi produk lokal dan memberikan pasar bagi UMKM yang dibina oleh perusahaan sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan dan progran ini diharapkan mampu memberikan benefit yang besar bagi pemberdayaan Bumdes dan UMKM  untuk mengerakan ekonomi pedesaan.(yuliati- Medsi 03)*

Terkait

BERITA Lainnya