Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) Kalimantan Timur Disosialisasikan Di Tenggarong

Penulis: Admin
Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) Kalimantan Timur Disosialisasikan Di Tenggarong

Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ) Provinsi Kaltim digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur di Hotel Grand Elty, Tenggarong pada hari ini, Selasa (12/10/2021). Kegiatan Sosialisasi Perda RZWP3K merupakan kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam menata di wilayah pesisir untuk jangka waktu 20 tahun kedepan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kaltim Riza Indra Riadi menyampaikan bahwa Sosialisasi Perda yang terakhir di Kaltim ini untuk memberikan penjelasan dan pemahaman kepada Pemkab dan masyarakat Kukar terkait Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Propinsi Kalimantan Timur.

Disampaikannya bahwa Perda RZWP3K adalah rencana zonasi yang mirip RTRW jika di wilayah darat. Dijelaskannya bahwa jaraknya 0 sampai 12 mil merupakan kewenangan Provinsi Kaltim. “Namun Perda ini juga mengatur wilayah permukaan, kolom di dalam dan di dasar air. Regulasi 3 dimensi ini cukup rumit dalam proses perumusan Perda ini. Kadang-kadang diatasnya ada budidaya tetapi dibawahnya ada terumbu karang, kabel dan lain-lain, " paparnya. Dalam Sosialisasi Perda ini dijelaskan kegiatan apa yang diizinkan dan yang tidak diizinkan, serta yang “boleh dengan syarat” dalam 4 zona tersebut.

Plt. Asisten II Setkab Kukar Wiyono saat memberikan sambutan Bupati Kukar berharap Perda Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dari Provinsi Kaltim sudah mengakomodir semua peruntukan pemanfaatan ruang laut bagi pemerintah, baik itu pelabuhan, pertambangan, bandar udara, Jasa/perdagangan, industri pertahanan dan keamanan, serta masyarakat umum dan mengalokasikan pemanfaatan laut untuk kepentingan masyarakat umum dan nelayan seperti pariwisata, permukiman, perikanan budidaya, serta perikanan tangkap.

"Semoga dengan terbitnya Perda tersebut dapat memberikan manfaat bagi generasi sekarang tanpa mengorbankan kebutuhan generasi yang akan datang untuk memanfaatkan sumberdaya pesisir, " harapnya.

Plt. Asisten II Wiyono bahwa secara faktual upaya pemanfaatan sumber daya wilayah laut pesisir dan pulau-pulau kecil sudah mengarah kepola pemanfaatan yang eksploitatif dan destruktif. Hal itu karena para pelaku semata-mata hanya bertujuan memaksimalkan keuntungan (economic rent) melalui pengurasan sumber daya alam secara besar-besaran tanpa mengindahkan aspek-aspek kelestarian beserta upaya konservasinya.

Ia menambahkan, untuk mengoptimalkan upaya pengembangan/eksploitasi sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil tersebut, perlu dilakukan kegiatan perencanaan yang berguna untuk mengetahui jenis, letak dan nilai ekonomis sumber daya serta untuk mengetahui kesesuaian ekologi setempat terhadap upaya eksploitasi, sehingga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan kesinambungan pembangunan kedepan dengan tetap menjaga keseimbangan dan keselarasan hubungan manusia dengan alam.

"Secara nasional kebijakan pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil telah diatur melalui UU dan petunjuk pelaksanaannya, demikian halnya juga untuk setiap daerah yang memiliki wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, " paparnya.

Berita Lainnya