Bupati Edi Damansyah Minta OPD Tindak Lanjuti Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2020

Penulis: Admin
Bupati Edi Damansyah Minta OPD Tindak Lanjuti Hasil Audit Internal Kearsipan Tahun 2020

Berdasarkan hasil penilaian pengelolaan kearsipan di lingkungan Pemkab Kutai Kartanegara (Kukar) tahun 2020, tata kelola kearsipan di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) ternyata masuk dalam kategori Kurang dan bahkan Sangat Kurang.

Hasil penilaian pengelolaan kearsipan ini mendapat perhatian serius dari Bupati Kukar Edi Damansyah. Bupati Kukar menerbitkan Instruksi Nomor P-84/DIARPUS/PPK/045/01/2021 tentang Teguran Untuk Perbaikan Rekomendasi Hasil Audit Kearsipan Internal Tahun 2020 di Perangkat Daerah tertanggal 20 Januari 2021.

Bupati Edi Damansyah pun menginstruksikan kepada seluruh Kepala Unit Kerarsipan II Perangkat Daerah di lingkungan Pemkab Kukar untuk segera menindaklanjuti hasil audit kearsipan internal sesuai rekomendasi audit dalam waktu secepatnya.

Pasalnya, pelaksanaan pengawasan pengelolaan kearsipan tahun ini bakal digelar pada minggu ketiga bulan Februari mendatang. Sedangkan audit kearsipan internal akan dilaksanakan pada bulan April-Juni 2021.

"Saya instruksikan kepada seluruh Kepala Unit Kerarsipan II Perangkat Daerah untuk melakukan perbaikan pengelolaan kearsipan dalam rangka meningkatkan nilai dan kategori sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku," ujarnya.

Edi Damansyah menegaskan, penyelenggaraan kearsipan bertujuan untuk menjamin terciptanya arsip, ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya, dan mewujudkan pengelolaan arsip yang handal.

Kemudian untuk melindungi kepentingan pemerintah dan hak-hak keperdataan keselamatan dan keamanan arsip, keselamatan aset dan mendinamiskan penyelenggaraan kearsipan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Oleh karena itu, lanjutnya, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah dan standar kearsipan.

Ditambahkan Bupati Kukar, hasil kegiatan pengawasan atas penegakan peraturan perundang-undangan di bidang kearsipan memuat rekomendasi tentang pengenaan sanksi administratif atau sanksi pidana terhadap objek pengawasan atas pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

"Untuk itu saya menghimbau kepada semua OPD di tingkat Kabupaten hingga Kecamatan untuk menerapkan pengelolaan kearsipan dengan sebaik-sebaiknya," pesannya.
(tim-ikp)

Berita Lainnya