PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Pemkab Kukar Fokuskan 21 Desa Dalam Pemberantasan Stunting

Pendidikan    1 bulan yang lalu   
Administrator    49 Kali

Sumber Foto: Penandatanganan MoU antara Pemkab Kukar dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Penanggulangan Stunting SDGs Unhas, penandatanganan MoU antara KP2S Kabupaten Kukar dengan PT Indominco Mandiri terkait pemanfaatan dana CSR Perusahaan untuk penanggulangan stunting disaksikan oleh Bupati Kukar dan penandatanganan kesepakatan komitmen desa lokus yang dilakukan oleh Bupati Kukar dengan Bapak Camat dan Kades Lokus

TENGGARONG – Dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), Pemerintah Kabupaten kutai Kartanegara (Kukar) berkomitmen untuk melakukan upaya percepatan pencegahan stunting pada prioritas 1000 harapan di 21 desa yang menjadi lokus dengan melakukan intervensi 5 PanTas terintegrasi melalui geRakan keluaRga Peduli pencegahan dan aTasi Stunting (RaGa PanTaS).

“Pendataan 21 desa yang terkena stunting di Kukar telah dilakukan tim Konvergensi Percepatan Pencegahan Stunting( KP2S) selama tahun 2019 ini dan diharapkan para Kades bisa langsung menganggarkan pembiayaan stunting di desanya pada tahun 2020 mendatang, untuk itu kita mempunyai target pada tahun 2020 kedepan stunting diKukar akan menurun secara signifikan,” ucap  ketua KP2S Kukar yang juga Sekda Kukar H Sunggono pada acara Loka Karya Gerakan Keluarga Peduli Pencegahan dan atasi stunting.

Acara dengan tema Strategi Penurunan Prevalensi Stunting di Kabupaten Kukar itu dibuka oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, berlangsung di Bappeda Lantai 1, pekan tadi. Stunting adalah masalah gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu lama,umumnya karena asupan makan yang tidak sesuai kebutuhan gizi.

Sedangkan dalam pemaparannya sekaligus membuka acara Edi Damansyah mengatakan ada 5 indikator yang perlu dilakukan dalam RaGa PanTas  yaitu, pantas sehat, pantas pendidikan, pantas pangan, pantas tempat tinggal dan pantas sejahtera. Seluruh stakeholder terkait akan melakukan intervensi terhadap keluarga dengan 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) sampai menjadi keluarga yang memenuhi lima indikator PanTas.

“Setiap orang yang turut berperan aktif dalam upaya pencegahan dan penurunan stunting disebut Pejuang RaGa PanTaS, pejuang sebagai pengambil keputusan, pejuang sebagai penyedia layanan intervensi, pejuang sebagai pelaksana kegiatan intervensi dan pejuang sebagai pelaksana pendataan, pendampingan keluarga dan pengawalan pemenuhan layanan intevensi,” ujarnya.
 
Selanjutnya tambah Edi pembagian kewenangan Kabupaten menetapkan desa atau kelurahan lokus secara tahunan, menyusun kebijakan daerah tentang pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten dan desa terutama terkait pendanaan, memastikan perencanaan dan penganggaran program /kegiatan  untuk pendataan dan intervensi teralokasi dengan baik. Memperbaiki kualitas layanan yang dilakukan oleh OPD dan organisasi kemasyarakatan yang ada di desa/kelurahan agar dapat melakukan sesuai dengan yang diharapkan.

“Pembagian kewenangan ini juga dari Kabupaten ke Kecamatan agar mengkoordinasikan unsur kecamatan dan pemerintahan desa  dalam menyelenggarakan intervensi prioritas dan mensinergikan semua program kegiatan, kemudian kecamatan harus koordinasi intervensi pencegahan stunting dipimpin camat selaku koordinator wilayah dan melaporkan perkembangan melalui tim KP2S Kabupaten,“ katanya.

Selanjutnya untuk desa atau kelurahan harus memastikan semua sasaran keluarga 1000 harapan di wilayahnya telah terdata, memastikan setiap sasaran keluarga 1000 harapan menerima dan memanfaatkan paket layanan intervensi sensitive dan spesifik sesuai dengan perencanaan dan anggaran yang telah disusun.

Pada acara tersebut menghadirkan pemateri dari Tim Setwapres oleh  Saputra tentang Strategi Nasional Konvergensi Percepatan Penurunan Stunting di Indonesia, dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dan dari Pusat Studi Manajemen dan Kebijakan Penurunan Stunting SDG’s Unhas dr Djunaidi Dachlan.

Dirangkai dengan penandatanganan MoU antara Pemkab Kukar dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Manajemen Penanggulangan Stunting SDGs Unhas, penandatanganan MoU antara KP2S Kabupaten Kukar dengan PT Indominco Mandiri terkait pemanfaatan dana CSR Perusahaan untuk penanggulangan stunting disaksikan oleh Bupati Kukar dan penandatanganan kesepakatan komitmen desa lokus yang dilakukan oleh Bupati Kukar dengan Bapak Camat dan Kades Lokus.(Medsi06)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://humas.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini9 pengunjung
Minggu Ini681 pengunjung
Bulan Ini2.644 pengunjung
Total Pengunjung9.988 pengunjung
Total Klik214.182 Kali