PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Selasa, 14 November 2017

10:30:12 AM

WEBMAIL    BUKU TAMU    E-PANEL

Bupati Kukar Hadiri Kunjungan Pansus Pemindahan IKN DPRRI

Pemerintahan    4 bulan yang lalu   
   78 Kali

Sumber Foto: Bupati Kukar saat menghadiri kunjungan Pansus Pemindahan IKN DPRRI.

TENGGARONG –Dalam rangka rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN), panitia khusus (Pansus) Pemindahan IKN DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur, dengan agenda pertemuan dengan jajaran Pemprov Kaltim yang dipimpin Gubernur Kaltim Isran Noor, Selasa (24/9/2019).

Acara yang berlagsung di ruang pertemuan Unit Pengelola Bandara APT Pranoto Sungai Siring Samarinda itu juga dihadiri Bupati Kukar Edi Damansyah. Ketua Pansus Pemindahan IKN DPR RI Zainuddin Amali mengatakan tujuan dari kedatangan mereka karena ingin mengetahui sejauh mana persiapan Kaltim untuk menjadi Ibu Kota atau hal – hal apa saja yang sudah dilakukan dalam rangka rencana pemindahan IKN ke  Kaltim. Selanjutnya  Pansus  akan memanggil  semua  kementrian terkait  untuk memaparkan hasil kajianm dari masing – masing aspek. “Kami tidak ingin kajian pemerintah asal jadi, kami ingin ini benar – benar detail sehingga tak menimbulkan dampak yang kurang baik,” ujarnya.

Pansus Pemindahan  IKN juga akan tetap fokus pada tugas dan fungsinya dalam kaitan IKN, termasuk tetap bekerja maksimal meski masa bakti DPR RI periode 2019 – 2024 akan berakhir. Untuk itu, selain kunjungan kerja, pansus juga mengagendakan beberapa kali menggelar rapat dengan pemerintah. Sementara itu, anggota DPR RI  dari Dapil Kaltim yang menjadi  anggota Pansus Pemindahan Ibu Kota  Hetifah Sjaifuddin (Fraksi Partai Golkar) mengatakan tak hanya kunjungan kerja ke Kaltim, Pansus juga bahkan sudah ada agenda rapat dengan Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Lingkungan  Hidup dan lain – lain termasuk akan ada rapat dengan TNI –Polri. "Semua ini dalam rangka untuk mendapatkan masukan terkait hasil kajian pemerintah terhadap dengan rencana pemindahan Ibu Kota ke Kaltim. Adapun hasilnya nanti, rencanaya akan dibawa ke pembicara tingkat II di paripurna pada 30 September 2019,” ucap Hetifah.

Sementara itu Gubernur Kaltim Isran Noor mengatakan, bagi daerah Kaltim, pemerintah dan masyarakatnya tidak ada pilihan lain  kecuali  siap mendukung dan berbahagia karena itu sebuah modal untuk menjadi kesiapan Kaltim akan menjadi sebuah Ibu Kota Negara. “Pemerintah telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan sosialisasi itu diterima dan ditunggu – tunggu oleh masyarakat, jadi tidak ada masalah dimasyarakat, tidak ada yang ingin mengklaim bahwa tanah di sini tanah saya, atau lahan yang kami kuasai tidak boleh diganggu oleh pemerintah semua itu tidak ada kami temukan,” ujarnya.

Mengenai soal penyediaan lahan yang luas untuk IKN tak akan mengorbankan lahan produktif. Menurut Isran, justru hutan tersebut dijaga dengan mengunci kawasan khusus agar tak ada transaksi jual beli kawasan yang ditunjuk sebagai Ibu Kota Negara, yaitu memakai sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara adalah lahan milik negara. “Jadi tak ada lagi yang namanya pembesasan lahan,” ucap Isran.(Yli-Medsi03)


TINGGALKAN KOMENTAR


Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara
Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan

Jl. Wolter Monginsidi No.1 Tenggarong 75511 - Kutai Kartanegara - Kaltim

Telp: 0541-662088 ext.314   Fax: 0541-661690
Email: humaskukar@kukarkab.go.id
Website: https://humas.kukarkab.go.id

STATISTIK KUNJUNGAN
Hari Ini11 pengunjung
Minggu Ini946 pengunjung
Bulan Ini3.633 pengunjung
Total Pengunjung13.209 pengunjung
Total Klik334.172 Kali