img
img

Bagian Protokol & Komunikasi Publik

Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara

Berita

OSS Percepat Pelaksanaan Berusaha

date_range 11 Januari 2019 | Oleh : Medsi 04
OSS Percepat Pelaksanaan Berusaha

FOTO Kepala DPMPTSP Kabupaten Kutai Kartanegara Bambang Arwanto saat menjelaskan program OSS.

TENGGARONG –Kepala Dinas Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Kutai Kartanegara menjelaskan bahwa PP 24 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, merupakan terobosan Omnibus law untuk mengatasi berbagai tumpang tindih aturan dimana satu undang undang  mengamandemen beberapa Undang Undang. 
 
Lebih lanjut ia mengatakan Sistem aplikasi Online Single Submission (OSS)  merupakan  penerapan Peraturan Presiden RI Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha dan dikuatkan dengan Peraturan Pemerintahan RI Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang ditandatangani pada Tanggal 21 Juni 2018.
 
OSS merupakan sistem yang mengintegrasikan seluruh pelayanan perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota yang dilakukan melalui elektronik yang meliputi  Perizinan terstandardisasi (nasional dan/atau internasional), Terintegrasi dengan seluruh K/L/P, Menggunakan  IT dan dapat diakses dan digunakan dengan mudah oleh seluruh masyarakat / pelaku usaha.
 
"Kepercayaan kepada Pelaku Usaha untuk memenuhi standar (melalui komitmen), Pengawasan dibantu/dilakukan oleh Profesi Bersertifikat serta memastikan terpenuhinya aspek Keselamatan, Kesehatan, Keamanan, dan Lingkungan (K3L) serta Pajak," ujarnya pada Sosialisasi PP  nomor  24 Tahun 2018 OSS pada Kamis (10/1) di Ruang Serbaguna kantor Bappeda Kukar. 
 
Dikatakannya, Sampai saat ini Pengguna OSS  di Kutai Kartanegara dari bulan  7 Juli  2018 sampai  tanggal 9 Januari 2019  adalah 627 pengguna dengan rincian  CV 155, PT 259, Korperasi 15, Perorangan 192,  Yayasan 2 dan BUMN/BUMD 2. “Jumlah perusahaan di Kutai kartanegara ada 3000 dan pengguna Pengguna OSS baru 20,9 Persen ada sekitar 79,1 persen yang belum  menggunakan  sistem OSS,” ujarnya.
 
Bambang mengatakan, DPMPTSP akan melakukan penerbitkan Perda tentang RDTR/ mengupload RTRW kab kukar  kedalam sistem OSS, Menerbitkan Perda tentang TABG, Menerbitkan Perda tentang Sertifikat Laik Fungsi, melakukan Revisi Perda 5 Tahun 2014 tetang Kewajiban Menara untuk Dokumen UKL-UP menggunakan SPPL. Merevisi Pergub / perda propinsi tentang pemakaian jalan umum untuk Kepentingan Crossing dan melintas jalan, Merevisi Perda IMB, Merevisi Perda Pajak dan Retribusi terutama retribusi menara dan Mengaktifkan SATGAS Kemudahan Berusaha untuk mengevaluasi peraturan yang tidak mendukung kemudahan berusaha di daerah (yuliati- medsi)*

Terkait

BERITA Lainnya